Yogyakarta – Humas BRIN. Politeknik Teknologi Nuklir Indonesia (Poltek Nuklir) BRIN menyelenggarakan rapat internalisasi dan sosialisasi pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Kamis (31/7) di Kampus Poltek Nuklir BRIN Yogyakarta. Kegiatan yang diikuti seluruh sivitas akademika ini bertujuan memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan tata kelola yang bersih dan akuntabel melalui serangkaian paparan dari jajaran pimpinan dan tim kerja Zona Integritas Poltek Nuklir.
Mengawali kegiatan, Direktur Poltek Nuklir, Zainal Arief menekankan pentingnya membangun budaya kerja unggul sebagai pondasi Zona Integritas. “Pembangunan Zona Integritas harus dimulai dari diri sendiri. Semangat CAN DO Cakap, Adaptif, Niat Baik, Disiplin, dan Optimis, harus menjadi bagian dari perilaku kerja kita sehari-hari,” ungkap Zainal di sesi Sareng Ngopi #5.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Pembangunan Zona Integritas, Sukarman menyampaikan pembangunan Zona Integritas bukan hanya tugas administratif atau urusan dokumentasi. Ini adalah tanggung jawab kolektif yang harus melibatkan seluruh pegawai. ”Banyak kegagalan implementasi terjadi karena mispersepsi, kurangnya pemahaman, dan rendahnya komitmen. Jika kita ingin Poltek Nuklir benar-benar meraih predikat WBK/WBBM, maka komitmen dan keterlibatan semua pihak, dari pimpinan hingga staf terendah, adalah mutlak,” tegas Sukarman.
Sementara itu Abdul Mufid, membawakan dua pokok bahasan utama yaitu penerapan manajemen risiko dan strategi antikorupsi. Ia menekankan bahwa manajemen risiko harus dilaksanakan secara terstruktur untuk mendukung pencapaian kinerja organisasi. Selain itu, ia menguraikan pentingnya penguatan kanal pengaduan masyarakat, pelaporan gratifikasi, serta whistle blowing system untuk memperkuat pengawasan internal.
”Poltek Nuklir pada tahun 2025 sudah menyusun dokumen Manajemen Risiko (MR), untuk memastikan bahwa Target Perjanjian Kinerja (PK) Poltek Nuklir dapat tercapai sesuai target yang telah ditetapkan oleh Kepala BRIN. Sosialisasi dan Internalisasi Anti Korupsi, Pengaduan Masyarakat, Whistle Blowing System, Gratifikasi, dan Benturan Kepentingan ini menjadi bagian penting dalam upaya memperkuat Zona Integritas, agar seluruh sivitas memahami dan berpartisipasi aktif dalam pencegahan praktik korupsi serta menjaga tata kelola yang bersih dan transparan. Kontribusi dan peran serta seluruh sivitas Poltek Nuklir merupakan kunci keberhasilan dan efektivitas pelaksanaan Manajemen Risiko,” tegas Mufid.
Menutup rangkaian paparan, Ken Fitria Indrawardani dari Tim Pokja Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik menyampaikan strategi peningkatan mutu layanan sebagai bagian integral dari Zona Integritas. Ia menyampaikan pentingnya standardisasi layanan, transparansi informasi, serta profesionalisme petugas pelayanan. “Pelayanan publik yang berkualitas akan membangun kepercayaan masyarakat dan mendukung pencapaian visi Poltek Nuklir,” jelas Ken.
Dengan pelaksanaan kegiatan ini, Poltek Nuklir menegaskan komitmennya dalam mewujudkan Zona Integritas secara menyeluruh sebagai bagian dari penguatan reformasi birokrasi di lingkungan BRIN. (sfr, kf/Ed: mn)
