Yogyakarta – Humas BRIN. Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mendorong penyusunan peta jalan pengembangan sumber daya manusia (SDM) nuklir yang terarah dan terintegrasi untuk mendukung pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) pertama di Indonesia. Langkah tersebut dibahas dalam workshop yang digelar Organisasi Riset Tenaga Nuklir (ORTN) bersama Politeknik Teknologi Nuklir Indonesia (Poltek Nuklir) dan Pusat Riset Teknologi Reaktor Nuklir (PRTRN) di Yogyakarta (2–3/11).

Kepala ORTN BRIN Syaiful Bakhri menegaskan bahwa persiapan SDM tidak cukup dilakukan melalui diskusi dan koordinasi. Hasilnya harus dituangkan ke dalam rencana kerja dengan sasaran, pembagian peran, dan tahapan pelaksanaan yang jelas. “Penyiapan tenaga kerja menjadi bagian penting dari rencana pemanfaatan energi nuklir dalam bauran energi nasional,” tambahnya. 

Di tengah upaya memperkuat ketahanan energi, mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil, dan mencapai target emisi nol bersih pada 2060, Indonesia menempatkan PLTN sebagai salah satu pilihan sumber listrik. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045 yang ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024, pengoperasian PLTN ditargetkan mulai 2032.

“Konsolidasi yang dilakukan tidak boleh berhenti pada pertemuan dan pertukaran pandangan. Namun harus menghasilkan rencana yang dapat menjadi acuan bersama dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja nuklir nasional,” ujarnya.

Menurut Syaiful, peta jalan dan rencana induk pengembangan SDM perlu disusun mengikuti tahapan pembangunan PLTN, mulai dari 2032, 2040, 2050, hingga 2060. Perhitungan kebutuhan tenaga kerja juga harus mempertimbangkan pilihan teknologi, baik reaktor modular kecil (small modular reactor/SMR) maupun reaktor berkapasitas besar.

“Indonesia perlu menentukan strategi pengadaan tenaga kerja. Baik melalui peningkatan kompetensi tenaga PLN yang sudah tersedia, maupun pendidikan dan pelatihan tenaga baru,” katanya.

Ia menambahkan, pemerintah, regulator, lembaga riset, perguruan tinggi, industri, dan calon penyedia teknologi perlu dilibatkan sejak tahap perencanaan. Keterlibatan industri dan penyedia teknologi diperlukan agar program pelatihan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan, termasuk melalui pelatihan di tempat kerja (on-the-job training/OJT) dan pelatihan bagi calon pelatih (training of trainers/ToT).

Ia menilai Indonesia membutuhkan sistem pengembangan SDM nuklir yang tidak bergantung pada satu jenis reaktor atau penyedia teknologi. Sistem tersebut harus mampu menyiapkan tenaga operasi, pemeliharaan, konstruksi, serta personel pendukung, sekaligus mencakup pengelolaan siklus bahan bakar, limbah radioaktif, dan infrastruktur terkait. Diperlukan sinergitas antar lembaga nasional untuk mastikan kebutuhan, penyediaan, pelatihan, sertifikasi, pembiayaan, dan pengelolaan SDM.

“Dalam jangka panjang, upaya ini juga membutuhkan keterlibatan perguruan tinggi dari berbagai disiplin ilmu. Perluasan kerja sama pendidikan akan membantu meningkatkan jumlah dan kualitas tenaga profesional, baik untuk PLTN maupun penerapan teknologi nuklir di sektor lain,” jelasnya.

Sementara itu, Direktur Politeknik Teknologi Nuklir Indonesia (Poltek Nuklir) BRIN, Zainal Arief menjelaskan bahwa workshop tersebut merupakan tindak lanjut Simposium Nasional Pembangunan PLTN yang berlangsung pada 6–7 September 2026 lalu di Universitas Gadjah Mada (UGM). 

“Simposium ini menghasilkan sejumlah kesepahaman mengenai kebutuhan SDM yang perlu diterjemahkan menjadi langkah bersama. Pertemuan ini telah menghasilkan sejumlah kesepahaman mengenai kebutuhan pengembangan SDM nuklir yang perlu ditindaklanjuti melalui koordinasi lebih mendalam,” kata Zainal.

Ia menekankan perlunya kerja sama pemerintah, regulator, industri, dan perguruan tinggi yang juga melibatkan masyarakat serta media. Di samping itu juga dapat memperjelas peran masing-masing pihak, membangun mekanisme koordinasi, dan menyepakati platform pengembangan SDM yang terintegrasi beserta lembaga yang bertanggung jawab mengelolanya.

“Dengan koordinasi yang jelas, setiap institusi diharapkan dapat memberikan kontribusi sesuai kapasitas dan kewenangannya. Sehingga program penyiapan SDM berjalan lebih terarah dan mampu mendukung agenda pembangunan PLTN pertama di Indonesia,” ujarnya.

Kepala PRTRN, Topan Setiadipura mengingatkan bahwa kebutuhan tenaga kerja PLTN tidak hanya mencakup ahli di bidang nuklir. Menurut perkiraannya, sekitar 15% tenaga kerja memerlukan keahlian khusus nuklir. “Sementara 85% lainnya dapat berasal dari bidang industri yang lebih luas, seperti teknik mesin, teknik kimia, dan disiplin teknik lainnya,” tegasnya.

Karena itu, penyiapan SDM perlu menggabungkan pengembangan keahlian nuklir dengan peningkatan kompetensi tenaga profesional yang sudah tersedia. Dukungan penyedia teknologi dan kerja sama internasional juga dinilai penting untuk memperkuat pelatihan dan alih pengetahuan. “Fokus utama bukan hanya mencetak tenaga ahli nuklir, tetapi juga mengoptimalkan kemampuan SDM dari berbagai sektor industri,” ujar Topan.

Melalui workshop ini, BRIN berharap dapat merumuskan kerangka pengembangan SDM nuklir nasional yang memiliki arah, pembagian tanggung jawab, dan mekanisme pelaksanaan yang jelas. Dengan demikian, kebutuhan tenaga kerja yang memenuhi standar kompetensi, keselamatan, dan keamanan nuklir dapat dipersiapkan secara bertahap untuk mendukung pembangunan dan pengoperasian PLTN pertama di Indonesia. 

Kegiatan ini juga menghadirkan narasumber dari PT. PLN, Bapeten, ESDM, dan Diktisaintek. Turut hadir sebagai pemberi tanggapan dari UGM, ITB, UI dan IT PLN. (tek, mhh, omi/ed. ns)

sumber: https://brin.go.id/news/131337/brin-dorong-peta-jalan-sdm-nuklir-untuk-persiapan-pltn-pertama-indonesia