Yogyakarta – Humas BRIN. Kesiapan sumber daya manusia (SDM) menjadi salah satu faktor penting dalam mewujudkan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) pertama di Indonesia. Tidak hanya membutuhkan tenaga ahli di bidang nuklir, pembangunan PLTN juga memerlukan tenaga profesional dari berbagai disiplin ilmu yang memiliki kompetensi sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.
Hal tersebut disampaikan Anhar Riza Antariksawan, dosen Politeknik Teknologi Nuklir Indonesia (Poltek Nuklir), dalam Workshop Nasional Penyiapan Sumber Daya Manusia untuk Mendukung Pembangunan PLTN Pertama di Indonesia melalui Pembentukan Kerangka Kerja Sistem Pengembangan SDM Nuklir Terintegrasi. Kegiatan yang berlangsung pada 2–3 November 2026 di Kawasan Sains, Teknologi, dan Edukasi (KSTE) Achmad Baiquni, Yogyakarta, diikuti sekitar 50 peserta dari berbagai perguruan tinggi dan tamu undangan.
“Indonesia pada dasarnya telah memiliki modal awal untuk menyiapkan SDM PLTN. Keberadaan lembaga pendidikan dan infrastruktur pengembangan kompetensi di bidang nuklir menjadi fondasi penting yang dapat dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja di masa mendatang. Jika ditanya apakah SDM siap atau tidak, jawabannya adalah siap,” ungkap Anhar.
Meski demikian, kesiapan tersebut perlu diikuti dengan perencanaan yang matang dan pengembangan kompetensi secara berkelanjutan. Menurutnya, kebutuhan SDM PLTN tidak dapat dipandang hanya dari sisi jumlah tenaga kerja, tetapi juga harus memperhatikan jenis keahlian, jenjang pendidikan, kualifikasi, serta waktu pemenuhan kebutuhan pada setiap tahapan pembangunan.
“Keberadaan institusi pendidikan nuklir di Indonesia menjadi modal penting dalam membangun tenaga kerja yang kompeten. Namun, pengembangan potensi tersebut perlu diperkuat melalui pelatihan lanjutan dan kolaborasi internasional agar mampu memenuhi kebutuhan pembangunan serta pengoperasian PLTN,” jelasnya.
Dalam hal ini, Poltek Nuklir memiliki peran strategis sebagai institusi pendidikan vokasi yang mendukung penyiapan tenaga profesional dan teknisi. Peran tersebut diwujudkan melalui penyesuaian kurikulum, pengembangan kompetensi dosen, pembukaan kelas kerja sama, serta pengembangan program studi sesuai kebutuhan tenaga kerja.
Poltek Nuklir juga mendorong penerapan metode pembelajaran berbasis masalah dan proyek agar peserta didik memiliki pengalaman belajar yang lebih dekat dengan kebutuhan dunia kerja.
“Poltek Nuklir menawarkan penyiapan keterampilan professional. Poltek Nuklir bisa membuka program studi yang dibutuhkan,” terangnya.
Tidak hanya berfokus pada pendidikan dan pelatihan, Anhar turut menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat, khususnya generasi muda, dalam pengembangan SDM nuklir. Menurutnya, komunitas dapat menjadi ruang bagi generasi muda untuk mengenal teknologi nuklir, bertukar pengetahuan, membangun jejaring, serta mengembangkan ketertarikan terhadap bidang ketenaganukliran.
“Beberapa komunitas seperti KOMMUN, Indonesian Nuclear Youth Society, N4Y, dan Nuclear Club menjadi contoh wadah yang dapat mendukung keterlibatan generasi muda. Keberadaan komunitas tersebut juga berpotensi memperkuat pemahaman dan penerimaan masyarakat terhadap pemanfaatan teknologi nuklir di Indonesia. Melibatkan generasi muda nuklir melalui komunitas, ini salah satu hal yang sangat bagus untuk dilakukan,” ungkapnya.
Mengingat penyiapan SDM PLTN berkaitan dengan berbagai pemangku kepentingan, maka diharapkan upaya penyiapan SDM PLTN tersebut tidak berjalan secara parsial, melainkan menjadi upaya bersama yang terencana, terintegrasi, dan berkelanjutan. Untuk itu, diperlukan Kerangka kerja (framework) pengembangan SDM PLTN nasional terintegrasi. Dalam kerangka kerja tersebut, orkestrasi dan sinergi antara pemerintah, institusi pendidikan, lembaga riset, industri, operator, organisasi internasional, badan pengawas dan masyarakat akan dapat berjalan secara terarah dan berkesinambungan untuk membangun SDM Indonesia yang kompeten dan siap mendukung pembangunan serta pengoperasian PLTN di masa mendatang. (omi, tek, mhh/ed:mn)
